LAPORAN SEMENTARA

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Katolik yang berfungsi sebagai organisasi pembinaan dan organisasi perjuangan mahasiswa katolik (juga bukan katolik) yang berazaskan Pancasila, dijiwai keKatolikan, dan disemangati kemahasiswaan.

Organisasi ini berdiri pada tahun 1947, yang terdapat 26 KSV (Katholieke Studenten Vereniging) sebagai organisasi mahasiswa Katolik. Pada tanggal 12 juni 1947, di tahun 1971 mendeklarasikan kelompok Cipayung bersama mahasiswa kampus yang terdiri dari GMKI, GMNI, HMI, dan PMII. Pada saat itu juga sekaligus menjadi awal terentuknya PMKRI. Tahun 1974 terbentuklah trimerari yang di pelopori oleh kelompok cipayung bersama mahasiswa kampus. Kegiatan organisasi ini lebih banyak menyuarakan mahasiswa dengan warna-warna kekatolikannya.
Maksud Federasi KSV ini mendapat tanggapan positif moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta. Dan dari pertemuan itu dihasilkan dua keputusan lain yaitu :

• Setelah pertemuan tersebut, masing-masing organisasi harus mengadakan kongres untuk membahas rencana fusi.
• Kongres Gabungan antara Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1951.

Dalam kongres gabungan tanggal 9 Juni 1951, kongres dibuka secara resmi oleh PK Haryasudirja selaku wakil PMKRI Yogyakarta bersama Gan Keng Soei yang mewakili Federasi KSV. Diluar dugaan, Kongres yang semula direncanakan berlangsung hanya sehari, ternyata berjalan alot terutama dalam pembahasan satu topik, yakni penetapan tanggal berdirinya PMKRI. Di saat belum menemui kesepakatan, Kongres Gabungan sempat diskors untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing organisasi untuk kembali mengadakan kongres secara terpisah pada tanggal 10 Juni 1950. Akhirnya Kongres Gabungan untuk fusi-pun kembali digelar pada tanggal 11 Juni 1950 dan berhasil menghasilkan 14 keputusan yaitu: Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta berfusi menjadi satu sebagai organisasi nasional mahasiswa katolik bernama ”Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia” yang kemudian disingkat PMKRI. Sebutan perhimpunan ini disepakati sebagai pertimbangan agar organisasi baru ini sudah bersiap-siap untuk mau dan mampu menampung masuk dan menyatunya organisasi-organisasi mahasiswa Katolik lain yang telah berdiri berlandaskan asas dan landasan lain, seperti KSV-KSV di daerah-daerah pendudukan Belanda guna menuju persatuan dan kesatuan Indonesia.

Setiap organisasi memiliki visi dan misi, begitu juga organisasi PMKRI yang mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan organisasi lain, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Seperti yang di kemukakan oleh senior PMKRI angkatan 1995:

“ Setiap organisasi mempunyai visi dan misi, organisasi ini juga punya yang jelas berbeda dengan organsasi lain, kalau kita mempunyai visi misi yang sama, kenapa kita harus mendirikan organisasi ini. Kita mendirikan organisasi ini karena kita mempunyai visi misi yang berbeda.”

Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Katolik untuk memperjuangkan perdamaian menggunakan aksi yang berbeda-beda. Masing-masing angkatan mempunyai cara untuk memperjuangkannya. Gerakan yang dilakukan ada yang fase 5 tahunan mengenai era politik atau kemerdekaan, fase 25 tahunan mengenai pergantian politik. Dalam organisasi ini model gerakan yang dilakukan untuk memperjuangkan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu yang mana dulu gerakan itu diidentikkan dengan melakukan aksi-aksi demo. Tetapi saai ini mereka banyak yang melakukannya dengan cara melalui kegiatan seminar, diskusi dll. Seperti yang di kemukakan oleh senior PMKRI angkatan 1995: “Gerakan yang di lakukan oleh setian angkatan berbeda-beda, seperti pada saat angkatan saya itu tidak sama dengan angkatan sebelumnya. Gerakan yang di lakukan ada yang fase 5 tahna dan ada fase yang 25 tahunan. Semua tergantung pada angkatannya”

Isu-isu yang di kembangkan dalam organisasi ini adalah mengenai demokrasi dan cara memperjuangkannya, tetapi pada tahun ini yang di kembangkan mahasiswa kebanyakan sesuai dengan latar belakang agama. Pola rekruitmen anggota dalam organisasi ini bersifta terbuka utau umum. Keanggotaan tidak harus berasal dari katolik, tetapi non katolik juga bisa masuk dalam organisasi tersebut. Dalam pemilihan kepengurusan, organisasi PMKRI terdapat sistem penyaringannya. Pola yang di lakukan ada yang vertikal dan horizontal. Pola vertikal mengenai mengepos dengan pemerintah dengan pola dan gerakan yang di sepakati untuk isu-isu perdamaian dengan yang mempunyai visi yang sama. Sedangkan pola yang horizontal mengenai konsep-konsep kaderisasi, mengenai sistem pola rapatnya dalam organisasi tersebut.
Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) adalah badan eksekutif PMKRI di level nasional yang bertugas mengkoordinir (mengurus) Cabang PMKRI berikut Calon Cabang PMKRI dan Kota Jajakan PMKRI. Lebih dari itu, PP PMKRI menjadi representasi organisasi dalam hubungan ekternal kekatolikan maupun internal kekatolikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejatinya, PP PMKRI bukan supra struktur dari DPC PMKRI (Cabang PMKRI), melainkan primus inter pares.

FIELD NOTE

Nama : Senior PMKRI
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Hotel Garden Pelece Surabaya

Hari/Tanggal : Selasa/28 Oktober 2008
Pukul : 13.00-16.00 WIB

Subjek Penelitian: duduk-duduk diteras kantor PMKRI

Organisasi ini berdiri pada tahun 1947, yang terdapat 26 KSV (Katholieke Studenten Vereniging) sebagai organisasi mahasiswa katolik. Pada tanggal 12 juni 1947 terdapat kegiatan mahasiswa ektra kampus,di tahun 1971 mendeklarasikan kelompok cipayung bersama mahasiswa kampus yang terdiri dari GMKI, GMNI, HMI, dan PMII. Pada saat itu juga sekaligus menjadi awal terentuknya PMKRI. Tahun 1974 terbentuklah trimerari yamg di pelopori oleh kelompok cipayung bersama mahasiswa kampus. Kegiatan organisasi ini lebih banyak menyuarakan mahasiswa dengan warna-warna kekatolikannya.
Setiap organisasi memiliki visi dan misi, begitu juga organisasi PMKRI yang mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan organisasi lain, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Seperti yang di kemukakan oleh senior PMKRI angkatan 1995:
“ setiap organisasi mempunyai visi dan misi, organisasi ini juga punya yang jelas berbeda dengan organsasi lian,kalau kita mempunyai visi misi yang sama, kenapa kita harus mendirikan organisasi ini. Kita mendirikan organisasi ini karena kita mempunyai visi misi yang berbeda.”
Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa katolik untuk memperjuangkan perdamaian menggunakan aksi yang berbeda-beda. Masing-masing angkatan mempunyai cara untuk memperjuangkannya. Gerakan yang dilakukan ada yang fase 5 tahunan mengenai era politik atau kemerdekaan, fase 25 tahunan mengenai pergantian politik. Dalam organisasi ini model gerakan yang dilakukan untuk memperjuangkan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu yang mana dulu gerakan itu diidentikkan dengan melakukan aksi-aksi demo. Tetapi saai ini mereka banyak yang melakukannya dengan cara melalui kegiatan seminar, diskusi dll. Seperti yang di kemukakan oleh senior PMKRI angkatan 1995:
“gerakan yang di lakukan oleh setian angkatan berbeda-beda, seperti pada saat angktan saya itu tidak sama dengan angkatan sebelumnya. Gerakan yang di lakukan ada yang fase 5 tahna dan ada fase yang 25 tahunan. Semua tergantung pada angkatannya”
Isu-isu yang di kembangkan dalam organisasi ini adalah mengenai demokrasi dan cara memperjuangkannya, tetapi pada tahun ini yang di kembangkan mehasiswa kebanyakan sesuia dengan agama.
Pola rekruitmen anggota dalam organisasi ini bersifta terbuka utau umum. Keanggotaan tidak harus berasal dari katolik, tetapi non katolik juga bisa masuk dalam organisasi tersebut. Dalam pemilihan kepengurusan, organisasi PMKRI terdapat system penyaringannya. Pola yang di lukukan ada yang vertical dan horizontal. Pola vertikan mengenai mengepos dengan pemerintah dengan pola dan gerakan yang di sepakati untuk isu-isu perdamaian dengan yang mempunyai visi yang sama. Sedangkan pola yang horizontal mengenai konsep-konsep kaderisasi, mengenai system pola rapatnya dalam organisasi tersebut. Reflektif:

- Sejarah berdirinya PMKRI
- Visi dan misi PMKRI
- Bentuk gerakan yang dilakukan PMKRI
- Isu-isu yang dikembangkan PMKRI
- Pola rekrutmen anggota PMKRI

USULAN PERKULIAHAN LUAR KELAS

MATA KULIAH GERAKAN SOSIAL

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

(PMKRI)

Oleh:

1. Siti Khojiatun A. (064564019)

2. Grace Dwiana N. (064564025)

3. Dewi Kemala S. (064564212)

4. Ali Kusuma W. (064564221)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan sosial memiliki imbas luar biasa dalam negara. Ada bermacam jenis gerakan sosial. Meskipun semua ini diklasifikasikan sebagai jenis gerakan yang berbeda, jenis-jenis gerakan ini bisa tumpang-tindih, dan sebuah gerakan tertentu mungkin mengandung elemen-elemen lebih dari satu jenis gerakan. Salah satunya adalah gerakan perdamaian, gerakan ini sudah cukup lama menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, khususnya sejak tahun 1980-an. Ketika itu, lomba senjata nuklir dan perang dingin melatari meningkatnya secara pesat gerakan perdamaian di berbagai belahan dunia. Gerakan perdamaian awal 1980-an ini lebih besar dan luas daripada gerakan serupa di tahun 1960-an. Selain peneliti dan ilmuwan, dokter, artis, mahasiswa, dan kalangan LSM banyak yang terlibat membicarakan bahaya perang nuklir bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Keberhasilan mereka pantas dicatat, isu nuklir yang sebelumnya rahasia negara dibawa ke diskusi publik. Gerakan ini berhasil pula memperkenalkan dan memopulerkan metode perlawanan kekerasan.

Pada dasawarsa 1990-an, kajian-kajian perdamaian mulai muncul mendampingi gerakan perdamaian dekade sebelumnya. Sebagai contoh, di Universitas Gadjah Mada pada 1996 berdiri Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) di UGM. Selain itu, sejak 1996-1997 di Universitas Gadjah Mada muncul beberapa mata kuliah baru yang terkait langsung dengan riset perdamaian dan resolusi konflik, seperti pengantar studi perdamaian, negosiasi dan resolusi konflik, dan analisis dan transformasi konflik. Di Universitas Indonesia lahir Ceric yang dimotori Imam B Prasojo. Penekanan pada studi dan riset juga berlanjut setelah periode Orde Baru. Misalnya, beberapa peneliti LIPI membentuk Research for Democracy and Peace (RIDEP). Pada tahun 2002 Universitas Gadjah Mada membuka program Magister Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), sebagai lembaga pemberi gelar pertama di bidang perdamaian dan resolusi konflik di Indonesia.¹

Masyarakat pasca perang tersadarkan, mengikuti ego kekuasaan sangat nerugikan banyak pihak, baik masyarakat sipil maupun pemerintah. Namun seringkali pertikaian ‘dicipta’ dan diprovokasi untuk kepuasan kelompok tertentu dalam perluasan wilayah sebagai bukti kegemilangan peradaban sehingga clash civilization dalam bahasanya Samuel Huntington tak dapat dihindari. Kehidupan manusia didunia hakikatnya bukan permainan dadu yang mempertaruhkan kalah dan menang, mengadu kekuatan untuk mencapai kekuasaan demi kepuasan kelompok atau Negara tertentu, melainkan memperluas garis perdamaian, cinta kasih dan toleransi (tasamuh) antarmanusia agar tercipta suasana harmonis². Kita boleh berbeda agama, budaya, Negara dan gagasan, namun kita harus mampu menghargai perbedaan dan menjaga kesejahteraan dengan meningkatkan solidaritas antarmanusia. Zaman semakin maju, teknologi informasi pun semakin pesat, ilmuwan semakin hari bertumpah. Semua itu diharapkan mampu menciptakan perdamaian di tingkat dunia, bukan menambah anarkisme dan agresivitas di berbagai lini kehidupan. Tapi itu akan sia-sia bila kejeniusan itu dimanfaatkan untuk menginvasi nyawa manusia lain, untuk meluluhlantakan nyawa manusia lain justru sifat itu lebih hewan daripada hewa-hewan yang ada. Fenomena itu memberikan dorongan bagi masyarakat tertentu untuk mendirikan sebuah LSM dengan tujuan mengajak semua masyarakat berpartisipasi dalam memerangi terjadinya peperangan, menumbuhkan rasa cinta kasih dan saling menghargai semua perbedaan yang ada dalam diri setiap orang. Berdasarkan alasan inilah maka peneliti mengambil tema ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang dan ideologi terbentuknya LSM Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)?

2. Bagaimana cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan ideologi terbentuknya LSM Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

2. Untuk mengetahui cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah memperkaya kajian gerakan sosial khususnya gerakan perdamaian, mengapilikasikan teori yang telah didapat dalam perkuliahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Definisi gerakan sosial sebagimana dinyatakan dalam Encyclopedia of Marxist adalah: “By social movement is meant an autonomous and self-conscious movement of people united by support of some ideal, rather than by pursuit of the material self-interest of its members (though material interests are generally not too far under the surface) … It is frequently difficult to draw a line between a social movement and other classic types of social formation, based on class, race, rationality or religion which have dominated politics since time immerorial…. Social movement can not be formally defined according to structure or lack of….. structure; Social movement are dynamics entities which essentially go through all sorts of stages and transformations…”

Melalui definisi ini, gerakan sosial didukung oleh gagasan ideal ketimbang pengejaran kepentingan material. Dengan demikian, pada dasarnya, gerakan sosial senantiasa berkaitan dengan perubahan menuju suatu arah yang dianggap ideal oleh para penggeraknya. Dengan bahasa lain, gerakan sosial dan perubahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk mempelajari perubahan, maka penting pula mamahami gerakan sosial.

Asal usul gerakan sosial dapat ditelusuri dari reaksi para pemikir Perancis, dalam mana kerumunan dan massa melakukan tindakan luar biasa terhadap kaum bangsawan. Studi tentang asal usul gerakan sosial setidaknya harus menyebut sejumlah nama, yakni, Marx dan Engels, Gramsci serta Lenin (Tarrow, 1994). Marx dan Engels memberikan kontribusi penjelasan pada akar dari gerakan sosial yakni struktur sosial. Sementara Gramsci dan Lenin memberikan sumbangan tentang peranan politik (political opportunity), organisasi dan kebudayaan dalam melahirkan gerakan atau aksi sosial. Kebudayaan merupakan faktor penting dalam revolusi menurut pandangan Gramsci. Gerakan, baginya, hanya bersenjatakan organisasi, tetapi “intelektual kolektif” yang pandangan dan pikirannya tersampaikan ke masa pekerja melalui kader pemimpin menengah. Organiasi gerakan sosial didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki kesadaran diri untuk bertindak, concern untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim dengan menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain (Tarrow, 1991:18).

Konsep gerakan sosial digambarkan oleh Smelser (1962) adalah sebagai perilaku kolektif, di mana rakyat ikut serta dalam usaha memperbaiki dan menyusun kembali struktur sosial yang dipandang rusak. McPhil berpendapat bahwa perilaku kolektif secara relatif berlangsung spontan ketimbang direncanakan, tidak berstruktur, diorganisir, emosional ketimbang rasional dan menyebar dengan kasar, bentuk komunikasi yang paling dasar seperti reaksi yang tak berujung pangkal, rumor, imitasi, penyakit sosial, dan keyakinan yang digeneralisir ketimbang jaringan komunikasi formal dan informal yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam tulisan ini gerakan sosial justru dilihat sebaliknya, yaitu sebagai gerakan yang diorganisir dengan tujuan, strategi dan metodologi, yang diformulasikan secara jelas dan sadar berdasarkan analisis sosial yang kuat.

Gerakan sosial pada dasarnya tidaklah meledak secara tiba-tiba, tetapi ia melewati tahapan tertentu yang rasional. Smelser (1962) melalui teori perilaku kolektif (collective behavior theory) memperkenalkan sejumlah 6 (enam) tahapan suatu gerakan sosial yang terjadi dalam masyarakat yakni (1) structural conduciveness, (2) structural strain, (3) spread of a generalized belief, (4) precipitating factors, (5) mobilization of participators for action, dan (5) operation of social control.

Teori strukturasi Giddens (1984) pada dasarnya merupakan bangunan kerangka ontologis dalam melakukan kajian-kajian terhadap tindakan-tindakan manusia, termasuk gerakan sosial. Teori ini menawarkan pemikiran tentang hakekat tindakan-tindakan manusia dan lembaga-lembaga sosial serta hubungan antara tindakan dengan lembaga-lembaga sosial. Dimunculkan konsep duality of structure (dualitas struktur) yang sekaligus merupakan kata kunci dan inti dari teori ini. Diyakini bahwa antara obyek dengan subyek, antara struktur dan agen bukanlah sebuah dualisme yang dikotomik, melainkan dualitas di mana antara satu dengan yang lain terdapat hubungan dialektik untuk kemudian saling mempengaruhi. Di dalamnya terdapat hubungan dialektik untuk proses produksi dan reproduksi dalam waktu yang sama.

Menurut Giddens, struktur berada pada posisi sebagai sebuah medium yang sekaligus juga outcomes (hasil) suatu agensi. Kemudian, struktur-struktur selain dapat muncul sebagai constraining, juga dapat mewujud sebagai enabling. Dalam pandangan Giddens, struktur dimaknakan sebagai generative rules and resources. Aturan-aturan dapat bersifat institutif dan normatif. Sedangkan sumber-sumber lebih mengisyaratkan distribusi sumber otoritatif (kewenangan politik) dan sumber produktif (material/ekonomi) (Bryant, 1991). Di sisi lain dikatakan, struktur pada dasarnya hanyalah semacam prosedur umum saja yang menjadi acuan dan bingkai orientasi bagi tindakan sosial. Karena itu, struktur relatif bebas dari kungkungan ruang dan waktu. Sementara tindakan-tindakan sosial (agensi) yang terus muncul dalam kehidupan sehari-hari selalu berlangsung dalam konteks ruang dan waktu. Dengan demikian, para aktor (atau agen) senantiasa bertindak sesuai dengan situasi actual yang muncul saat itu (Giddens, 1984:17, 25).

Dengan menggunakan perspektif relative deprivation (teori deprivasi relatif) yang ditawarkan Gurr melihat bahwa sebagai hasil kolonisasi, kelompok, ide-ide, obyek-obyek, dan pola organisasi baru diperkenalkan ke dalam masyarakat non-Barat, di mana mereka mengganti dan mengancam kelompok pribumi yang telah berdiri sebelumnya. Di dalam situasi ini, sejumlah individu dan kelompok di antara orang yang dikolonisasi merasa adanya kesenjangan yang timbul antara apa yang diharapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa yang mereka miliki atau kapasitas mereka untuk memperolehnya³.

Kasus untuk gerakan sosial yang ada di Negara Dunia Ketiga, seringkali berkaitan secara tidak langsung dengan pendekatan perubahan sosial yang dominan (mainstream approach), yaitu suatu perubahan sosial yang direkayasa oleh Negara, melalui apa yang disebut sebagai Pembangunan (Development). Pembangunan seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai penyebab kemacetan ekonomi, krisis ekologis, serta berbagai kesengsaraan masyarakat di Negara Dunia Ketiga. Dan hal tersebut merupakan perlawanan dan kritik terhadap skenario Modernisasi, yang mengasumsikan dan merancang untuk membawa kemajuan dan kemakmuran masyarakat di suatu Negara Dunia Ketiga. Menurut pendapat Bonner (Mansour Fakih: 2004), dalam konteks Dunia Ketiga, studi tentang gerakan sosial dan transformasi sosial tidak dapat dipisahkan dari masalah “Pembangunan”. Studi tersebut bermasud untuk mencari alternatif terhadap gagasan “Pembangunan” yang selama dua dasawarsa ini telah menjadi suatu “Agama Sekuler Baru” bagi berjuta-juta masyarakat di Negara Dunia Ketiga. Dalam aplikasinya, pembangunan sering dianggap sebagi satu-satunya tujuan bagi pihak pemerintah di negara tersebut. Pembangunan banyak diterima oleh kalangan birokrat, akademisi maupun aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat tanpa mempertanyakan landasan ideologi dan diskursusnya. Beberapa pertanyaan yang perlu menjadi bahan kajian terhadap ide pembangunan bukanlan semata-mata mengenai soal metodologi, pendekatan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri, tetapi secara teoristis justru pembangunan itu sendiri dianggap sebagai gagasan kontroversial, yaitu perlu dipertanyakan adalah apakah pembangunan benar-benar merupakan jawaban untuk memecahkan masalah bagi berjuta-juta masyarakat di Negara Dunia Ketiga atau semata-mata hanya sebagai alat menyembunyikan permasalahan atau penyakit yang sebenarnya lebih mendasar? Banyak pakar ilmu sosial secara kritis telah meneliti dampak pembangunan dan menganggap bahwa justru ide pembangunan telah menciptakan kesengsaraan dari pada memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh berjuta-juta masyarakat di Negara Dunia Ketiga.

Studi tentang gerakan sosial dapat dibagi menjadi dua pendekatan yang saling bertentangan. Pendekatan pertama adalah teori yang cenderung melihat gerakan sosial sebagai suatu “masalah” atau disebut sebagai gejala penyakit masalah kemasyarakatan. Teori ini berakar dan dipengaruhi oleh teori sosiologi dominan, yaitu Fungsionalisme atau sering disebut sebagai Fungsionalisme Struktural. Fungsionalisme melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem dimana seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja bersama guna menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini “keseimbangan” merupakan unsur kunci utama dengan menekankan pentingnya kesatuan masyarakat dan sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggotanya. Oleh sebab itu, gerakan sosial dianggap sebagai sesuatu yang “negatif” karena akan dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.

Pendekatan kedua adalah teori-teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai “fenomena positif”, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme, dan dikenal dengan “Teori Konflik”. Teori konflik pada dasarnya mengunakan tiga asumsi dasar, yaitu : 1) Rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya, 2) Kekuasaan adalah inti dari struktur sosial dan hal ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya, dan 3) Nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, dari pada sebagai alat mempertahanlan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.Teori konflik berakar dari paham Marxisme tradisional yang menyatakan bahwa revolusi adalah suatu kebutuhan yang disebabkan oleh memburuknya hubungan produksi yang memunculkan masa krisis ekonomi, depresi dan kehancuran. Marxisme tradisional tersebut banyak mendapatkan kritik dari generasi Marxisme baru, khususnya terhadap pendekatannya yang bersifat mekanistik. Generasi Marxisme baru (dipengaruhi oleh pemikiran Antonio Gramsci: 1891 – 1937) menyatakan bahwa peran manusia sebagai agen, termasuk ideologi, kesadaran kritis dan pendidikan, dalam mentransformasikan krisis ekonomi menjadi krisis umum. Mereka menolak bahwa perekonomian adalah sesuatu yang esensial dan faktor penentu bagi perubahan sosial, serta menolak gagasan determinisme historis yang mengagungkan manusia sebagai faktor penting di antara banyak faktor lainnya yang saling tergantung secara dialektis. Mereka mengajukan argumen bahwa gerakan sosial yang terjadi pada tahun 1970an dan 1980an sama sekali tidak menekankan ke arah gerakan perjuangan kelas, seperti yang didefinisikan oleh penganut Marxisme tradisional. Gerakan spiritual, gerakan fenimisme, gerakan hak azasi manusia dan hak-hak sipil, gerakan anti perang dan anti nuklir, gerakan sosial berbasis komunitas dan gerakan pecinta lingkungan, serta gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan gerakan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perjuangan kelas dari kelas buruh.

Antonio Gramsci adalah pemikir politik yang sangat mempengaruhi pendekatan kedua ini, yaitu dengan teorinya tentang perubahan sosial yang nonreduksionis dan teorinya mengenai hegemoni. Implikasi teori hegemoni adalah bahwa kelas buruh tidak lagi dianggap sebagai pusat gerakan revolusioner atau bukan lagi titik fokal dan sebagai unsur utama dalam gerakan perubahan sosial. Disamping itu Gramsci juga mengemukakan teorinya tentang kemungkinan menciptakan aliansi antara unsur kelas buruh dan kelompok lainnya, dan menekankan transformasi kesadaran sebagai bagian proses revolusioner⁴.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian, selain itu juga perilaku yang diamati. Metode kualitatif memandang bahwa realita sosial adalah jamak, jadi terdapat suatu perbedaan pandangan dari tiap-tiap orang mengenai suatu realita sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam fenomenologi subjek penelitian dipandang sebagai individu yang bebas dan kreatif dalam menkonstruksi dunianya.⁵ Dalam penelitian ini peneliti mngajak subjek penelitian untuk mencermati suatu fenomena dan kemudian meminta subjek penelitian untuk mengungkapkan pendapatnya.

B.Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian Luar Kelas (PLK) ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2008. Lokasi penelitian ini telah ditetapkan di Perhimpunan Mahasisiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di daerah Garden Palace Surabaya. Alasan metodologis pemilihan tempat tersebut karena tempat ini merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan perdamaian.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam Penelitian Luar Kelas (PLK) ini adalah para anggota Perhimpunan Mahasisiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Karena mereka dianggap lebih tahu mengenai tema penelitian ini.

D.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian itu menggunakan dua cara yaitu yaitu data primer dan data sekunder. Penggalian data primer menggunakan teknik in-dept interview. Observasi partisipasi ini dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk memperoleh gambaran dan informasi secara jelas. Hal tersebut juga membantu peneliti untuk mengetahui secara detail daerah yang akan menjadi objek penelitian. Sedangkan, teknik wawancara yang akan dipakai untuk menggali data dalam penelitian ini ialah dengan in-dept interview atau wawancara secara mendalam. Adapun langkah-langkah dalam melakukan in-dept interview yaitu Getting in yang dilakukan peneliti untuk beradaptasi agar bisa diterima dengan baik oleh subjek penelitian. Hal ini dimaksudkan peneliti menciptakan situasi kekeluargaan dan beramah tamah untuk menarik perhatian atau menarik simpati dari subjek penelitian. Sehingga peneliti dapat membangun trust (kepercayaan) agar tidak ada jarak antara peneliti dengan subjek penelitian. Seteleh itu, peneliti harus dapat menjaga perilaku dan penampilan seperti lingkungan dari subjek penelitian.

Data in-dept interview yang dilumpulkan berupa jawaban-jawaban, ucapan-ucapan atau perilaku yang didasarkan dari hubungan empati, respon itu merupakan pengelompokan dari berbagai fenomena yang ditemukan dilapangan. Dalam upaya memperlancar proses in-dept interview terlebih dahulu peneliti harus membuat instrumen penelitian yang berupa catatan-catatan tentang perihal yang akan diteliti dan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Setelah informasi diperoleh peneliti akan menyusun kembali dalam bentuk field note atau catatan lapangan. Field note tidak lain adalah catatan yang dibuat oleh peneliti ketika mengadakan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu.

Data sekunder berupa data yang di ambil dari media baik media masa maupun elektronik dan internet. Data ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh.

E.Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data⁶. Tujuan pokok penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dengan menggunakan metode wawancara sehingga dapat mengetahui pergeseran perekonomian masyarakat yang akan diteliti. Data yang diperoleh ini pada akhirnya dilakukan analisa data sebagai persyaratan dari laporan yang akan peneliti laporkan.

Proses analisis data ini peneliti mengumpulkan data secara bertahap. Pertama, peneliti menelaah seluruh dari berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi serta respon dari perilaku anggota Perhimpunan Mahasisiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Kedua, memusatkan perhatian kepada masalah mikro, yaitu mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan kehidupan anggota Perhimpunan Mahasisiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Ketiga, memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan serta berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat tercipta dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan norma-norma yang mengendalikan masyarakat dinilai sebagai hasil interpretasi masyarakat terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Keempat, setelah data terkumpul maka dilakukan reduksi data, yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil pengamatan dan wawancara yang dianggap penting.

Kelima, analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan metode trianggulasi⁷. Metode ini dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasDan tahap terakhir setelah tahap-tahap tersebut adalah tahap penafsiran data yaitu mengkritisi teori dari dat yang ada sesuai dengan tinjauan teori yang telah diberikan.i penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Mohammad. Industri Kecil Sebagai Gerakan Sosial. 28 Januati 2008

Amrin, Ahmad Muchlis. Menciptakan Perdamaian Dunia. Media Indonesia, Kamis 24 Januari 2008, Halaman 16

Moleong J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal5

Santoso, Slamet. Gerakan Sosial Dn Teori Hegemoni. 02 Juli 2007. http//ssantoso.blogspot.com

Httm//gersos\index.php.htm

1 Httm//gersos\index.php.htm

2Ahmad Muchlis Amrin. Menciptakan Perdamaian Dunia. Media Indonesia, Kamis 24 Januari 2008, Halaman 16

3 Mohammad Adib Surabaya. Industri Kecil Sebagai Gerakan Sosial. 28 Januati 2008

4 Slamet Santoso. Gerakan Sosial dan Teori Hegemoni. 02 Juli 2007. http//ssantoso.blogspot.com

5 Lexy J. Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal5

6 Ibid. Halaman 97.

7 Ibid. Halaman 99.